2 hours ago
2
Jakarta, VIVA - Kejaksaan Agung atau Kejagung saat ini gencar mengungkap kasus dugaan korupsi yang terjadi di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Beberapa dugaan kasus itu antara lain Jiwasraya hingga ekspor CPO di Kemendag.
Pengamat yang juga Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menilai kasus korupsi di era Jokowi terjadi karena buruknya tata kelola.
"Terungkapnya banyak kasus korupsi era pemerintah Jokowi saat ini menunjukan tata kelola pemerintahan era Jokowi sangat buruk berhasil diungkap oleh Pemerintahan Prabowo Subianto," kata Yusri, dikutip dari tvOnenews, pada Selasa, 22 April 2025.
Dia berharap KPK dan Kejagung serius menangani kasus dugaan korupsi seperti Jiwasraya, Timah, CPO di Kemendag, hingga Pertamina. "Pihak Kejaksaan Agung dan KPK harus mengungkap semua pihak yang terlibat," ujarnya.
Gedung KPK (Foto Ilustrasi)
Pun, peneliti senior dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus juga merasa heran menyusul sulitnya membongkar kasus korupsi zaman Jokowi.
“Kenapa korupsi era Jokowi seperti dana CSR BI ini baru bisa dibongkar di era Prabowo?” ujar Lucius Karus.
Lucius menganalisa kasus korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang sistemik.
Dia mengatakan demikian karena dugaan kasus korupsi melibatkan lebih dari sekadar individu. Namun, juga lembaga-lembaga yang seharusnya berfungsi untuk mengawasi dan memberantas praktik tersebut.
Bagi dia, korupsi yang sudah 'melembaga' ini jadi salah satu alasan banyak kasus korupsi. Seperti dugaan dana CSR BI yang baru mencuat setelah adanya pergantian kepemimpinan negara.
"Karena sistemik atau melembaga, korupsi era Jokowi pasti susah terbongkar pada waktu itu. Bagaimana bisa terbongkar jika korupsinya menyebar juga ke lembaga yang seharusnya bertugas untuk membongkar adanya penyelewengan,” kata dia.
Lucius meniai dengan seolah 'sistem' yang saling melindungi di antara lembaga-lembaga tersebut malah membuat korupsi jadi rahasia bersama. Kata dia, hal itu bahkan menghalangi upaya pengungkapan oleh instansi yang seharusnya bertugas melakukan pengawasan.
Lucius menyoroti jika cara saling melindungi antar lembaga masih terus berlangsung, maka praktik korupsi yang sama mungkin akan terus berulang. Bahkan, hal itu hingga pemerintahan berikutnya.
“Kalau praktik saking melindungi antar lembaga masih terus terjadi, maka praktik korupsi era Jokowi akan terulang di era sekarang. Yang dilakukan sekarang mungkin ngga akan kebongkar juga sampai rezim baru berkuasa nanti,” ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Lucius menganalisa kasus korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang sistemik.
