Kritik Menkes soal Dokter Umum Bisa Operasi Caesar, DPR: Kita Sedang Bicara Nyawa

• 

• Berita

• Politik

Sabtu, 17 Mei 2025 - 04:41 WIB

Jakarta, VIVA - Rencana Kementerian Kesehatan atau Kemenkes yang mau beri pelatihan dokter umum di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menangani operasi caesar disorot DPR RI. Kemenkes dikritik jangan sembarangan dalam melempar wacana.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritisi rencana Kemenkes tersebut. Menurut Netty, tindakan operasi caesar tak bisa sembarangan dilakukan oleh tenaga medis yang tak memiliki kualifikasi.

Netty mengingatkan keselamatan pasien dan standar profesi medis tak boleh dikompromikan.

“Persalinan, apalagi yang membutuhkan tindakan operasi, adalah proses medis berisiko tinggi,” kata Netty, dalam keterangannya, Sabtu, 17 Mei 2025. 

Dia bilang dokter spesialis obgyn menempuh pendidikan dan pelatihan lama untuk memiliki keahlian penanganan operasi.  "Pelatihan singkat bagi dokter umum tidak bisa serta merta menggantikan itu,” lanjut politikus PKS itu.

Netty mendesak Kemenkes untuk mengambil langkah sistemik dan jangka panjang dalam mengatasi kekurangan tenaga spesialis. Kata dia, bukan malah mengalihkan tugas spesialis obgyn pada dokter umum. 

Ia khawatir, ada insiden karena fasilitas dan keahlian dokter umum membantu persalinan kurang memadai. 

“Solusinya bukan memangkas kualitas pendidikan dokter spesialis, melainkan mempercepat distribusi dan penempatan obgyn ke daerah, memperluas beasiswa PPDS berbasis daerah," lanjut Netty. 

Selain itu, menurut dia, perlu memperbaiki insentif, dan fasilitas kerja. "Sistem rujukan dan transportasi medis juga harus diperkuat,” ujar Netty.

Lebih lanjut, Netty menambahkan, jika pelatihan tambahan bagi dokter umum tetap dilakukan, maka harus ada batasan kewenangan yang jelas. Selain itu, kata dia, harus ada pengawasan ketat dan regulasi yang akuntabel.

“Kesetaraan akses layanan kesehatan itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan keselamatan ibu dan bayi. Kita sedang bicara soal nyawa,” tuturnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyatakan ada pelatihan untuk dokter umum di daerah 3T bisa menangani kasus-kasus darurat. Hal itu karena masih banyaknya kematian ibu melahirkan akibat tidak tersedianya dokter spesialis di daerah terpencil.

Iniden itu salah satunya terkait kasus yang dialami seorang calon ibu di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Seorang ibu hamil bernama Maria Yunita (36), meninggal dunia usai gagal dioperasi saat akan melahirkan anak pertamanya. 

Alasannya karena di RSUD TC. Hillers, Maumere tak ada dokter spesialis anestesi. Dengan demikian, operasi cesar tidak bisa dilakukan. 

Pihak RSUD TC Hillers sempat membuat rujukan. Namun, pihak UGD memberitahukan bahwa RSUD Larantuka juga tidak memiliki dokter spesialis anestesi. 

Pun, ruangan ICU di RSUD Larantuka, Kabupaten Flores Timur juga sedang dalam tahap renovasi.

Pihak rumah sakit kemudian akan merujuk korban lagi ke RSUD Lewoleba di Kabupaten Lembata yang harus menyeberang laut. Namun setelah dilakukan konsultasi dengan dokter di RSUD Lewoleba, pertimbangan kondisi pasien yang harus menyeberangi laut dan perjalanan sekitar tiga jam akan sangat berisiko, rujukan ke RSUD Lewoleba pun akhirnya dibatalkan.

Dokter jaga RSUD TC. Hillers lalu memberitahukan bahwa korban bisa dirujuk ke rumah sakit Kewapante, Kabupaten Sikka untuk menjalani operasi caesar anak pertamanya. Namun sayangnya, setelah menunggu beberapa jam, pasien gagal dirujuk untuk keempat kalinya.