5 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jabar. Ia tak memungkiri adanya realokasi anggaran sebesar Rp5 triliun, salah satunya berkaitan dengan realisasi program mengirim anak bermasalah ke barak militer.
Hal tersebut diungkap olehnya ketika menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Senin, 19 Mei 2025, membahas soal efisiensi anggaran dari kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Ada 5 triliun lebih ada realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu merubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah,” kata Dedi Mulyadi kepada wartawan, Senin, 19 Mei 2025.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dedi menyampaikan salah satu kebijakan yang diambil yakni mengalihkan anggaran soal Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) di sektor pendidikan yang mencapai Rp700 miliar.
“Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja 700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru. Sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru,” kata Dedi.
Tak hanya itu, Dedi juga menyampaikan adanya realokasi anggaran soal perjalanan dinas yang kemudian digunakan untuk perbaikan jalan di masyarakat dari Rp700 miliar menjadi Rp 2,4 triliun.
“Kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah banyaknya hampir 240 ribu rakyat Jawa Barat tidak punya listrik. Maka ada realokasi hampir Rp250 miliar, dari angka 9 miliar untuk belanja penerangan listrik warga,” ucap dia.
Minta Diawasi KPK
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi melakukan kunjungan dan pertemuan dengan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang pencegahan di Gedung Merah Putih, Senin pagi, 19 Mei 2025.
Kang Dedi mengatakan dalam pertemuan tersebut, dirinya mendapatkan arahan Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama untuk melakukan efisiensi anggaran dalam kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Untuk melakukan upaya mengefesiensikan, merealokasikan seluruh belanja pemerintah dari belanja yang tidak penting ke belanja yang dianggap menjadi kepentingan publik,” ujar Kang Dedi kepada wartawan usai pertemuan.
Dia menjelaskan, arahan yang diberikan itu khususnya terkait dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan hingga jaringan listrik.
“Itu menjadi prioritas utama kami, dan kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output, outcome dan benefit kepentingan masyarakat,” kata dia.
Kang Dedi menyebutkan bahwa dalam pertemuan tadi dirinya juga mendapat berbagai masukkan strategi dalam meningkatkan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga.
“Sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakatnya,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Korsup Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama mengonfirmasikan agenda kedatangan Dedi Mulyadi ke Gedung Merah Putih KPK pada Senin ini.
“Beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menyalahi aturan, kemudian pelaksanaannya itu harus ada yang mengawasi,” kata Bahtiar.
Halaman Selanjutnya
“Kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah banyaknya hampir 240 ribu rakyat Jawa Barat tidak punya listrik. Maka ada realokasi hampir Rp250 miliar, dari angka 9 miliar untuk belanja penerangan listrik warga,” ucap dia.
