3 hours ago
2
Jakarta, VIVA - Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan mengatakan adanya wacana agar program makan bergizi gratis (MBG) dihentikan dapat menimbulkan kerugian, terutama anak-anak dari keluarga rentan yang mengharapkan dukungan negara untuk bertahan hidup.
Menurut dia, sudah ada beberapa kelompok yang memunculkan wacana supaya program makan bergizi gratis yang dicanangkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini dihentikan.
Adapun, salah satu alasan program makan bergizi gratis ini disetop yakni adanya kendala pembayaran mitra dapur MBG yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata, Jakarta Selatan. Selain itu, kasus keracunan massal menimpa puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur, Jawa Barat.
“MBG bukan program biasa. Ini adalah intervensi terarah untuk mengatasi tiga persoalan mendasar bangsa yaitu gizi buruk, kemiskinan struktural, dan minimnya lapangan kerja lokal,” kata Iwan pada Rabu, 30 April 2025.
Menu Makan Bergizi Gratis hari pertama di Depok
Photo :
- VIVA.co.id/Rinna Purnama (Depok)
Memang, Iwan melihat masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis tersebut. Akan tetapi, kata dia, tidak sedikit juga memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Apalagi, saat ini sudah mencapai 3 juta anak Indonesia yang mendapatkan manfaat dari makan bergizi gratis hingga April 2025.
“Dapur komunitas tumbuh di ribuan titik membuka ribuan lapangan pekerjaan baru, dan petani lokal mulai merasakan peningkatan permintaan dari rantai pasok pangan yang terbangun,” ujarnya.
Menurut dia, memang program makan bergizi gratis ini belum sempurna sehingga harus dilakukan evaluasi dan perbaikan agar dapat meningkatkan kualitas serta sistem ke depannya. Makanya, ia berharap semua pihak tidak mendorong program makan bergizi gratis ini dihentikan lantaran masih terdapat kekurangan.
“Pelaksanaan MBG belum sempurna, namun bukan berarti MBG harus dihentikan. Seperti program BPJS, BOS, dan sekolah gratis yang dulu juga ramai kritik, MBG perlu perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola, bukan pembatalan. Langkah-langkah perbaikan bisa dan sedang dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan makanan, digitalisasi sistem pembayaran untuk mitra, penguatan kolaborasi antar daerah dan pusat,” jelas dia.
Jadi, Iwan merasa aneh dengan pihak yang menyuarakan supaya program makan bergizi gratis ini dihentikan. Sebab, kata dia, dengan dihentikannya program makan bergizi gratis ini sama saja akan memutus akses gizi anak-anak.
“Mereka yang menyerukan agar program ini dibatalkan, barangkali lupa bahwa setiap piring makan yang disediakan bukanlah sekadar bantuan Pemerintah, tetapi investasi masa depan bangsa. Menyerukan pembatalan program ini sama dengan memutus akses gizi anak-anak miskin, menghentikan pendapatan ribuan pekerja dapur, dan melemahkan ekonomi desa,” pungkasnya.
Halaman Selanjutnya
Menurut dia, memang program makan bergizi gratis ini belum sempurna sehingga harus dilakukan evaluasi dan perbaikan agar dapat meningkatkan kualitas serta sistem ke depannya. Makanya, ia berharap semua pihak tidak mendorong program makan bergizi gratis ini dihentikan lantaran masih terdapat kekurangan.
