6 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Dimaz Raditya, menyarankan Unit Pelaksana Teknis (UPT) perparkiran di Jakarta dilelang ke pihak swasta jika tak bisa diubah.
Dimaz meyakini bila UPT parkir dikelola oleh pihak swasta bisa menjadi lebih baik dan juga optimal, sehingga kebocoran dana bisa dicegah.
Hal ini disampaikannya usai rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta bersama jajaran UPT Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) DKI yang membahas permasalahan pengelolaan parkir di Jakarta pada Rabu, 14 Mei 2025, yang turut dihadiri anggota Fraksi PDIP DPRD Jakarta Hardiyanto Kenneth, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jakarta Sutikno dan Anggota Komisi C Lukmanul Hakim dari Partai Amanat Nasional (PAN).
“Kalau enggak perform dan enggak ada terobosan, Komisi C menyarankan supaya UPT parkir dibubarkan dan dilelang ke swasta saja karena anggaran pendapatan daerah yang bocor kalau kita hitung sampai angka trilyunan rupiah, kan parah sekali ya?” ujar Dimaz dalam keterangannya dikutip Kamis, 15 Mei 2025.
“Jadi intinya kalau UPT Parkir enggak perform ya bubarin saja lelang ke swasta biar enak kontrolnya,” kata dia melanjutkan.
Dimaz menyebutkan jika masalah perparkiran dikelola dengan tepat, pemasukan dari parkir bisa lebih optimal dan diserahkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jakarta Sutikno menyebutkan bahwa pendapatan dari parkir di Jakarta bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya bisa digunakan kembali untuk pelayanan masyarakat.
“Kan lumayan bisa buat nambah PAD kan? Nah PAD ini kan juga kita kembalikan kepada masyarakat juga. Mungkin ke pelayanan, mungkin kepada bentuk-bentuk produk bantuan-bantuan sosial buat yang membutuhkan, kan gitu ya,” kata Sutikno.
Adapun anggota Komisi C Lukmanul Hakim mengatakan UPT Dishub DKI hanya mendapat angka Rp30 miliar setahun dari parkir, yang diyakininya tidak sekecil itu dengan banyaknya kantong parkir di Jakarta.
“Kalau saya melihat berapa kali rapat dengan mereka, mereka aja nggak tahu mereka mau ngapain. Angka yang mereka kasih ke kita itu ngaco semua. Jadi target mereka Cuma 30 miliaran setahun. Nggak mungkinlah. Teman-teman media juga bisa ngecek lah. Coba cek aja. Di mana? Kelapa Gading contohnya. Atau di mana deh? Di mall. Iya kan? Jalan-jalan. Satu, makanya kalau memang sudah terakomodir, sudah terintegrasi, berkolaborasi, betul nggak? Kita tahu kan parkir liar ini kan juga bisa membuat macet,” kata Lukmanul Hakim.
Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth, mengusulkan agar Unit Pengelola Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Jakarta dibubarkan, sehingga bisa dikelola oleh pihak swasta saja.
Kenneth memprediksi, bila Perparkiran dikelola oleh swasta, mekanisme pengelolaan ataupun perjanjiannya menjadi jelas.
“Ke depannya kalau kita melihat UPT Parkir ini begini-begini terus, ya mungkin kami akan sarankan kepada Pak Gubernur untuk dibubarin saja. Kita lelang saja kepada swasta supaya swasta yang ngelola. Kalau swasta yang ngelola kan jelas semua. Ada aturan mainnya. Betul enggak? Ada perjanjiannya,” ujar Kenneth kepada wartawan di Gedung DPRD Jakarta, Rabu, 14 Mei 2025.
Kenneth menyebut pengelolaan parkir di Jakarta oleh Dinas Perhubungan masih belum becus dalam pemberantasan parkir liar. Dia meyakini jika Pemerintah Provinsi Jakarta bekerja sama dengan pihak swasta dalam menata parkir liar menjadi parkir resmi dapat menjadi pendapatan daerah.
Alhasil, retribusinya pengelolaan parkir yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah bisa menjadi lebih optimal.
“Nanti kan masuk ke Bapenda. Bapenda yang ngontrol. Bapenda itu kan (mengelola langsung) kalau UPT Parkir on-street. Kalau off-street, sifatnya kalau manajemen swasta, ke Bapenda. Jadi sumber pendapatan untuk pungut pajaknya itu ke Bapenda,” kata Kenneth.
Halaman Selanjutnya
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jakarta Sutikno menyebutkan bahwa pendapatan dari parkir di Jakarta bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya bisa digunakan kembali untuk pelayanan masyarakat.
