Shutdown AS Masih Berlangsung, PHK Massal 750.000 PNS di Depan Mata?

• 

• Bisnis

Senin, 6 Oktober 2025 - 13:23 WIB

Jakarta, VIVA – Saat pemerintah federal AS mengalami shutdown sebagian, ribuan pegawai bisa menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja massal. Shutdown ini memasuki hari keenam pada Minggu, 6 Oktober 2025. 

Hal ini mencerminkan kebuntuan antara Presiden Donald Trump dan para pemimpin Demokrat di Kongres. Dampaknya tak hanya pada pelayanan publik, tapi juga pada jutaan pekerja federal yang menunggu gaji mereka.

Direktur Dewan Ekonomi Nasional, Kevin Hassett, mengatakan bahwa masih ada kemungkinan Demokrat menyerah sehingga krisis politik dan ekonomi yang mahal ini bisa dihindari.

“Presiden Trump dan Russ Vought sedang menyiapkan segala sesuatunya dan siap bertindak jika perlu, tapi harapannya tidak perlu,” kata Hassett, merujuk pada direktur anggaran Gedung Putih, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera, Senin. 

“Jika presiden memutuskan bahwa negosiasi benar-benar buntu, maka akan mulai terjadi pemutusan hubungan kerja,” ungkapnya.

Trump sendiri, sempat berbicara kepada wartawan, dan menyebut potensi PHK ini sebagai “Democrat layoffs”. “Siapa pun yang di-PHK, itu karena Demokrat,” ujar Trump.

Meski shutdown berlangsung, Trump tetap menghadiri peringatan ulang tahun Angkatan Laut AS di Norfolk, Virginia, pada Minggu, 5 Oktober 2025. “Saya percaya, ‘THE SHOW MUST GO ON!’” tulis Trump di Truth Social sebelum meninggalkan Gedung Putih menuju Naval Station Norfolk.

Negosiasi Masih Mandek

Tidak ada negosiasi berarti sejak Trump terakhir bertemu pemimpin Kongres. Kebuntuan dimulai pada 1 Oktober, awal tahun fiskal federal, setelah Demokrat Senat menolak RUU pendanaan jangka pendek untuk menjaga lembaga pemerintah tetap beroperasi hingga 21 November.

“Mereka menolak berbicara dengan kami,” kata pemimpin Demokrat Senat Chuck Schumer kepada program CBS Face the Nation.

Demokrat menuntut perpanjangan permanen kredit pajak tambahan di bawah Affordable Care Act (ACA) dan jaminan bahwa Gedung Putih tidak akan secara sepihak memangkas pengeluaran yang disepakati dalam kesepakatan.

Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune, menyatakan siap menanggapi kekhawatiran Demokrat, tetapi mendesak mereka untuk terlebih dahulu mendukung pembukaan kembali pemerintah. “Buka pemerintah atau tidak sama sekali,” kata Thune.