Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, kebijakan penanganan kendaraan over dimension over loading (ODOL) alias truk obesitas, telah menjadi perhatian (atensi) langsung Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI.
Menurutnya, isu ODOL telah menjadi perhatian nasional karena dampaknya yang luas terhadap keselamatan lalu lintas, infrastruktur jalan, dan efisiensi logistik yang berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional.
"Isu ODOL ini sudah menjadi perhatian nasional dan sudah menjadi atensi khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto juga dari DPR RI," kata AHY di Jakarta, Senin, 6 Oktober 2025.
Truk Kelebihan Muatan, Truk ODOL
Photo :
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Karenanya, pemerintah berkomitmen menerapkan kebijakan zero ODOL mulai 1 Januari 2027, tanpa penundaan. Hal itu sebagai wujud keseriusan dalam menjaga keselamatan dan ketertiban transportasi darat nasional.
AHY pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bekerja keras dan bersinergi, agar implementasi kebijakan zero ODOL berjalan efektif, konsisten, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pelaku usaha.
Dia menekankan urgensi penanganan truk ODOL telah berulang kali diingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku industri logistik untuk segera melakukan langkah konkret dan terukur.
AHY juga mengingatkan pentingnya membangun narasi publik yang kuat, agar masyarakat memahami bahwa kebijakan itu berpihak kepada keselamatan dan kesejahteraan, bukan menekan para pengemudi atau pelaku usaha kecil.
"Kita juga tidak bosan-bosan menyampaikan ini kepada publik karena narasi yang dibangun juga harus kuat. Jangan sampai kemudian ada yang memutar balikkan narasi bahwa seolah-olah kita tidak berpihak pada pengemudi, tidak berpihak kepada wong cilik," ujar AHY.
Dia menekankan, pemerintah justru ingin menghadirkan solusi yang berkeadilan agar seluruh pihak mendapatkan manfaat, terutama dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas yang sebagian besar melibatkan angkutan barang.
"Padahal sebaliknya kita ingin menghadirkan solusi agar kita bisa menekan betul angka kecelakaan lalu lintas," ujarnya.
MGPA Sebut Prabowo Kemungkinan Hadir di MotoGP Mandalika 2025
CEO MGPA Priandhi Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden kemungkinan akan menghadiri ajang grand prix MotoGP Mandalika 2025
VIVA.co.id
2 Oktober 2025