7 hours ago
2
Solo, VIVA – Seratusan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam wadah Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Solo Raya menggeruduk Gedung DPRD Solo untuk melakukan aksi unjuk rasa.
Selain melakukan aksi demo, driver ojol dari berbagai layanan aplikator itu juga mematikan seluruh layanan aplikasi ojol. Dalam aksinya, mereka membawa berbagai poster yang bertuliskan kecaman terkait semakin turunnya tarif pengemudi ojol.
Sejumlah pengemudi ojol tampak bergantian naik ke mobil bak terbuka yang dijadikan panggung untuk menyampaikan orasi. Tak hanya orasi, mereka juga terlihat menyalakan flare di sela-sela aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Solo.
Ilustrasi driver ojek online (ojol)
Photo :
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Juru Bicara Garda Solo Raya, Djoko Saryanto mengatakan aksi demo yang dilakukan driver ojol Solo Raya merupakan bagian dari aksi solidaritas yang dilakukan oleh driver ojol di seluruh Indonesia yang mengelar aksi bertepatan dengan Harii Kebangkitan Nasional pada Selasa, 20 Mei 2025.
"Jadi pada hari ini, kita membersamai kawan-kawan yang ada di Jakarta dan 14 kota besar di Indonesia untuk bergerak bersama-sama dalam aksi kebangkitan driver online Indonesia," kata dia di sela-sela aksi demo di Gedung DPRD Solo, Selasa, 20 Mei 2025.
Dalam aksi tersebut, menurut Djoko, para pengemudi ojol menyampaikan beberapa tuntutan. Adapun tuntutan yang pertama adalah penghapusan program hemat yang dinilai melanggar Keputusan Menteri Perhubungan Ri Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor jasa yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.
"Program hemat jelas-jelas melanggar aturan KP 667. Kemudian yang kedua, potongan 10 persen kita maksimalkan sebisa mungkin potongan 10 persen karena di KP 667 itu potongannya 15 persen maksimal. Ternyata hari ini teman-teman di lapangan (potongannya) lebih dari 20 persen yang dipotong," ujarnya.
Selain itu para driver ojol juga menuntut adanya payung hukum yang jelas untuk para mitra ojol.
"Kita selama ini selalu dibenturkan dengan perhubungan, baik dari dinas sampai ke kementerian. Karena online ini basic-nya digital kita dibenturkan aturannya melalui Kemendikti. Sampai sana di balik lagi SDM melewati Kementerian Tenaga Kerja," katanya.
Dalam momen Hari Kebangkitan Nasional ini, lanjut Djoko, hari ini merupakan hari kebangkitan driver online Indonesia yang sepakat untuk mewujudkan undang-undang yang mana kementerian yang ditunjuk untuk mengatur secara keseluruhan terkait peraturan driver online.
"Kemudian kita ingin jika kita ada kesalahan yang menurut aplikator kita salah, ada suspend dan sanksi dan sebagainya, kita juga ingin di undang-undang nantinya aplikator juga ada sanksi ketika mereka melanggar aturan yang sudah ada," katanya.
Dia menyebutkan saat ini di Solo terdapat 6 layanan aplikator ojol yang beroperasi. Dari jumlah aplikator itu telah memiliki puluhan mitra ojol yang menyebar di seluruh wilayah Solo.
"Kalau total yang masuk Solo sekarang sudah lebih dari 50 ribu (driver ojol). Itu Solo aja, kalau Solo Raya pasti lebih dari jumlah itu," ujar dia.
Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo dan sejumlah anggota dewan tampak menemui driver ojol yang sedang menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Solo.
"Saya atas nama pimpinan DPRD Solo menerima dengan baik bapak dan ibu semua yang tergabung dalam Garda Surakarta yang pada pagi hari ini akan menyampaikan aspirasi," kata dia.
Lebih lanjut, Budi mengatakan, DPRD Solo siap menerima aspirasi yang disampaikan para driver ojol. "Untuk itu kami DPRD Solo konsisten untuk menerima setiap aspirasi, kita tidak pernah menolak," katanya.
Halaman Selanjutnya
"Program hemat jelas-jelas melanggar aturan KP 667. Kemudian yang kedua, potongan 10 persen kita maksimalkan sebisa mungkin potongan 10 persen karena di KP 667 itu potongannya 15 persen maksimal. Ternyata hari ini teman-teman di lapangan (potongannya) lebih dari 20 persen yang dipotong," ujarnya.
