7 hours ago
3
Jakarta, VIVA – Menteri Koperasi RI, Budi Arie Setiadi telah melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu 21 Mei 2025. Budi Arie menyebut, pertemuan tadi membahas terkait permintaan pihaknya kepada KPK agar bisa mengawal program Koperasi Daerah (Kopdes) Merah Putih.
Budi Arie menjelaskan bahwa program tersebut turut melibatkan sebanyak 80 ribu koperasi daerah. Dengan program sebanyak itu, nantinya bakal menggunakan anggaran yang sangat besar.
"Karena program itu begitu strategis, begitu besar, termasuk melibatkan anggaran yang sangat besar, maka kami meminta bantuan KPK untuk memberikan edukasi, pendidikan antikorupsi juga untuk para pengelola Kopdes, juga pengawasan dan mitigasi risiko," ujar Budi Arie kepada wartawan di KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Mei 2025.
Budi Arie berharap dengan adanya kerja sama dengan KPK maupun aparat penegak hukum lainnya, maka program koperasi daerah bisa berjalan dengan kredibel.
"Karena program Kopdes Merah Putih ini memang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan bagi desa, kesejahteraan masyarakat, dan juga memutus mata rantai kemiskinan, dan juga menghilangkan rentenir tengkulak di desa-desa, dan membangun serta membentuk sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan," kata Budi.
Kerja sama dengan KPK, kata Budi, perlu dilakukan karena Kementerian Koperasi akan mengucurkan dana mencapau ratusan triliun.
"Nah ini kan tadi sudah dihitung, kemarin itu antara, kalau Rp 3 miliar kan berarti sekitar Rp 240 triliun, dan ini anggaran yang sangat besar, yang membuat potensi-potensi kerawanannya juga tinggi," kata dia.
"Karena itu dari tingkat perencanaan kita sudah kawal perencanaan. Termasuk juga bagaimana perencanaan itu dikawal dengan baik, sehingga eksekusinya bisa kita kontrol dengan sebaik-baik," lanjutnya.
Setelah melakukan pertemuan, kata Budi, KPK dengan Kementerian Koperasi nantinya akan menekan nota kesepahaman atau MoU. Tak lupa, KPK juga akan dilibatkan dalam program Koperasi Daerah Merah Putih.
"Kita akan menindaklanjuti dengan MoU, bahkan kami juga sudah minta nanti ada pegawai KPK yang ada dalam tim ini, supaya bisa memberikan input, saran, dan juga mitigasi jika ada potensi-potensi pelanggaran hukum yang terjadi dari program ini," ucap Ketua Umum Projo itu.
Ada niatan baik dari Presiden RI Prabowo Subianto dalam mewujudkan koperasi daerah. Sebab, program itu dinilai memiliki banyak manfaat yang akan dirasakan langsung di masyarakat, khususnya warga desa.
"Pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih ini untuk sama-sama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita berharap dengan kerjasama dengan banyak pihak, termasuk Aparat Penegak Hukum, KPK, program Kopdes Merah Putih ini bisa kredibel," ucapnya.
"Karena program Kopdes Merah Putih ini memang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan bagi desa, kesejahteraan masyarakat, dan juga memutus mata rantai kemiskinan, dan juga menghilangkan rentenir tengkulak di desa-desa, dan membangun serta membentuk sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan," imbuh Budi.
Halaman Selanjutnya
"Karena itu dari tingkat perencanaan kita sudah kawal perencanaan. Termasuk juga bagaimana perencanaan itu dikawal dengan baik, sehingga eksekusinya bisa kita kontrol dengan sebaik-baik," lanjutnya.
