4 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara berpotensi mengalami gangguan di tengah jalan. Hal ini jika jabatan pemimpin Danantara diisi oleh orang-orang yang berasal dari pemerintahan.
Ronny mengatakan, bila Danantara diisi oleh pejabat pemerintahan maka berpotensi ganggu kesehatan perekonomian nasional secara keseluruhan.
"Dalam hemat saya, Danantara akan sangat berpeluang untuk mengalami distorsi di tengah jalan, terutama untuk kepentingan politik dan pemerintahan di arena ekonomi, yang berpotensi mengganggu kesehatan perekonomian nasional secara keseluruhan," ujar Ronny dalam keterangannya Senin, 24 Februari 2025.
Ronny menuturkan, semangat reformasi BUMN sejatinya dalam rangka memisahkan antara tiga hal, yakni antara negara dan pemerintah sebagai regulator, negara dan pemerintah sebagai pemilik saham, dan BUMN sebagai entitas bisnis. Hal ini yang menjadi tujuan didirikannya Temasek di Singapura, SASAC di China, APE di Perancis, atau Khasana di Malaysia.
Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani (tengah) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 24 Februari 2025
Photo :
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
"Mereka tidak saja sebagai entitas berupa SWF, tapi juga sebagai institusi perantara dari ketiga hal di atas," jelasnya.
Menurutnya, negara sebagai regulator tidak bisa bertindak sekaligus sebagai pemilik saham, apalagi sebagai pelaku atau operator. Karena hal tersebut akan membuat posisi negara sebagai regulator akan rancu, sebab harus mengatur dirinya sendiri.
"Sehingga negara sebagai regulator harus dinetralisasi dengan institusi perantara bernama superholding dan sejenisnya. Superholding ini menjadi perwakilan negara di dalam kepemilikan saham di BUMN-BUMN," jelasnya.
Ronny menilai, jika yang CEO dan COO dari Danantara adalah menteri dan wakil menteri maka negara dan pemerintah tidak saja mencampuradukan kapasitasnya sebagai regulator sekaligus pemilik saham, tapi juga sekaligus menjadi operator. Sebab menteri-menterinya yang sejatinya bertindak sebagai perwakilan regulator, juga bertindak sebagai perwalikan pemilik saham sekaligus operator.
"Tidak jelas lagi siapa regulator, pengawas, pemilik saham, dan operator, semuanya lebur menjadi satu. Padahal ketiga hal ini semestinya dipisah secara sendiri-sendiri, justru disatukan secara bulat-bulat di dalam Danantara," katanya.
Presiden Prabowo bersama SBY dan Jokowi meresmikan Danantara
Pada akhirnya, jelas Ronny yang akan terjadi adalah negara sebagai regulator akan mengeluarkan regulasi yang akan menguntungkan dirinnya sendiri di saat Danantara memutuskan untuk berinvenstasi, dan akan membuat pelaku pasar lain terpinggirkan.
"Dengan kata lain, pasar akan terdistorsi sedemikian rupa, karena negara akan berpihak kepada entitas bisnis yang ia miliki di mana negara adalah juga pemilik sahamnya dan operatornya. Bahkan tak menutup kemungkinan Danantara akan menjadi instrumen politik untuk menyingkirkan pelaku pasar-pelaku pasar yang dianggap berada di posisi berlawanan dengan pemerintah," imbuhnya
Halaman Selanjutnya
"Sehingga negara sebagai regulator harus dinetralisasi dengan institusi perantara bernama superholding dan sejenisnya. Superholding ini menjadi perwakilan negara di dalam kepemilikan saham di BUMN-BUMN," jelasnya.
