Jelang Ramadhan, Pemerintah Sebut Gelar Operasi Pasar Bahan Pokok di 4.000 Titik

• 

• Bisnis

Selasa, 25 Februari 2025 - 00:16 WIB

Jakarta, VIVA – Pemerintah menegaskan bahwa per hari ini telah mulai menggelar operasi pasar di 4.000 titik menjelang Ramadhan 1446 Hijriah. Hal tersebut untuk memastikan stabilitas harga pangan pokok bagi masyarakat.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Lodewijk F Paulus mengatakan, operasi pasar itu juga bertujuan untuk memberantas praktek penimbunan bahan pangan yang kerap terjadi di lapangan.

"Operasi pasar hari ini mulai dan Insya Allah akan menyentuh pada 4.000 titik dan kebutuhan pokok yang memang diperlukan masyarakat atau katakan yang bisa mengakibatkan inflasi," kata Lodewijk usai menggelar rapat koordinasi persiapan Ramadhan di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin, 25 Febbruari 2025.

Lodewijk pun menyoroti beberapa bahan pangan yang rawan mengalami kenaikan harga seperti daging sapi, daging ayam, cabai hingga minyak goreng.

Untuk memastikan semua harga bahan pangan itu tetap berada di batas harga eceran tertinggi (HET), Lodewijk memastikan pihaknya akan terus melakukan operasi pasar secara rutin di seluruh daerah.

"Titik mana yang akan didatangi dan seperti apa bahan-bahan apa yang akan disampaikan Itu sudah direncanakan," jelas Lodewijk.

Sebelumnya, Menko Polkam Budi Gunawan sudah mengatakan pihaknya telah melakukan beragam antisipasi menjelang Ramadhan, salah satunya memastikan harga pangan stabil.

Budi Gunawan menjelaskan pengendalian harga pangan itu dilakukan dengan cara memantau harga pangan agar tetap sesuai dengan HET.

Menurut pria yang akrab disapa BG ini, Pemerintah telah menetapkan HET untuk beberapa bahan pangan seperti Minyakita sebesar Rp15.700,00 per liter. Meski demikian, hingga saat ini angka realisasinya melebihi HET, yakni mencapai Rp17.500,00.

Jika kondisi ini terus berlanjut, kata dia, masyarakat akan kesulitan membeli kebutuhan pangan pada bulan puasa dan Lebaran.

Oleh karena itu, BG dan seluruh jajaran pemerintahan yang lain mewanti-wanti para pengusaha agar tidak nakal dalam menentukan harga pangan saat Lebaran.

"Kami tidak menoleransi pengusaha yang melanggar sehingga dapat merugikan masyarakat, apalagi pada bulan puasa," kata BG. (Ant)