7 hours ago
2
London, VIVA – Pemerintah Inggris pada Selasa, 20 Mei 2025, menghentikan perundingan perdagangan bebas dengan Israel, dan memanggil duta besarnya. Selain itu, Inggris juga menjatuhkan sanksi tambahan terhadap para pemukim ilegal di Tepi Barat yang diduduki.
Langkah tegas tersebut diambil setelah Perdana Menteri Keir Starmer menyatakan bahwa ia ngeri dengan eskalasi dari Israel, yang merujuk pada peningkatan agresi militer di Gaza.
Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy
Pekan lalu, militer Israel mengumumkan dimulainya operasi darat terbaru, sementara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan menguasai seluruh Jalur Gaza yang terkepung.
Sejak awal Maret, Israel telah memblokir pasokan medis, makanan, dan bahan bakar ke wilayah tersebut, yang memicu peringatan dari para pakar internasional tentang risiko kelaparan massal.
Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, mengkritik keras pendekatan militer Israel, dan menegaskan bahwa tindakan itu bukanlah cara untuk membebaskan para tawanan. Ia pun menyerukan diakhirinya blokade dan mengutuk "ekstremisme" di sebagian pemerintahan Israel.
"Kita tidak bisa tinggal diam menghadapi kemerosotan baru ini. Itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari hubungan bilateral kita,” kata Lammy di hadapan parlemen.
“Sejujurnya, ini merupakan penghinaan terhadap nilai-nilai rakyat Inggris. Oleh karena itu, hari ini, saya mengumumkan bahwa kami telah menangguhkan negosiasi dengan pemerintah Israel mengenai perjanjian perdagangan bebas baru," tambahnya, dikutip dari Middle East Monitor, Rabu 21 Mei 2025.
Inggris juga menjatuhkan sanksi kepada sejumlah individu dan kelompok di Tepi Barat yang dikaitkan dengan kekerasan terhadap warga Palestina. Ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya pada tahun 2024, ketika Inggris menargetkan para pemukim dan organisasi yang dituduh mensponsori kekerasan di wilayah tersebut.
Diketahui, aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat dinyatakan ilegal menurut hukum internasional.
“Kami kembali menunjukkan bahwa kami akan terus bertindak terhadap mereka yang melakukan pelanggaran HAM yang keji,” ujar Lammy.
Dalam pernyataan bersama dengan Prancis dan Kanada kemarin, Inggris mengecam perluasan operasi militer Israel di Gaza dan menuntut agar pembatasan bantuan kemanusiaan segera dicabut.
Ketiga negara juga memperingatkan bahwa mereka siap mengambil “tindakan konkret lebih lanjut” jika serangan tidak dihentikan.
"Kami mengulangi tuntutan kami untuk gencatan senjata sebagai satu-satunya cara untuk membebaskan para sandera, kami mengulangi penentangan kami terhadap permukiman di Tepi Barat, dan kami mengulangi tuntutan kami untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan secara besar-besaran ke Gaza,” ungkap Starmer.
VIVA Militer: Perdana Menteri Inggris, Sie Keir Starmer
Photo :
- The Wall Street Journal
Perang darat dan udara Israel telah menyebabkan kehancuran besar di Gaza, memaksa hampir seluruh dari 2,3 juta penduduknya mengungsi dan menewaskan lebih dari 53.300 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan setempat.
Sementara itu, sebuah investigasi yang dilakukan Action on Armed Violence (AOAV) untuk Declassified UK mengungkap bahwa sejak Desember 2023, Angkatan Udara Kerajaan Inggris (RAF) telah melakukan sedikitnya 518 penerbangan pengintaian di sekitar Gaza.
Temuan itu menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana keterlibatan intelijen Inggris dalam operasi militer Israel yang berdampak fatal bagi warga sipil.
Halaman Selanjutnya
“Sejujurnya, ini merupakan penghinaan terhadap nilai-nilai rakyat Inggris. Oleh karena itu, hari ini, saya mengumumkan bahwa kami telah menangguhkan negosiasi dengan pemerintah Israel mengenai perjanjian perdagangan bebas baru," tambahnya, dikutip dari Middle East Monitor, Rabu 21 Mei 2025.
