Menag Dukung Makan Bergizi Gratis hingga Desa Terpencil, Begini Alasannya

Jakarta, VIVA – Menteri Agama Republik Indonesia (RI), KH Nasaruddin Umar bersama pengusaha muda, Heikal Safar telah melakukan kunjungan kerja guna melakukan pemerataan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada kunjungannya tersebut belum lama ini dalam rangka mendukung sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan enam dapur mandiri. Sejatinya keenam dapur milik Ketua Umum Gerakan Indonesia Mandiri (Ketum GIM), Heikal Safar itu yang juga menjadi mitra pemerintah, menginginkan agar anak-anak hingga Ibu hamil di desa terpencil pun dapat merasakan MBG.

"Tentunya kami ingin ini menjadi tujuan yang mulia, turut berpartisipasi dalam mewujudkan program pemerintah makan bergizi gratis yang digagas Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto," ujar Heikal kepada wartawan di Jakarta, Selasa 8 April 2025.

Kemudian, Heikal pun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan Menteri Agama, KH Nasaruddin Umar yang telah meresmikan pembangunan enam dapur mandiri untuk mengolah bahan-bahan makanan sebagai MBG bagi anak-anak di sejumlah desa terpencil. 

"Sedianya pembangunan keenam dapur itu diperkirakan bakal mulai dikerjakan paling lambat akhir bulan April 2025 ini," ucap Heikal.

Lebih lanjut, Heikal menjelaskan, program makan bergizi gratis ini resmi diadakan serentak di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ini. 

"Salah satunya yang saat ini sedang kami lakukan dan tengah kami upayakan yaitu pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional (BGN)," katanya 

Dia mengungkapkan bahwa pembangunan dapur mandiri itu ditargetkan mampu untuk memproduksi sekitar 8.000 porsi makanan bergizi gratis setiap harinya, rata-rata 3.000 siswa-siswi sekitar sebagai penerima manfaat.

Heikal mengatakan, keenam dapur MBG yang dibangun di Kabupaten Bone itu bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional melalui pola kemitraan mandiri. Tentunya juga guna menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo.

"Jadi di Kabupaten Bone InsyaAllah bakal kami bangun enam dapur mandiri yang lokasinya itu di kampung halamannya Pak Menteri Agama, Nasaruddin Umar tepatnya di Desa Ujung. Lalu di Mare nanti dua akan dibangun, setelah itu akan menyeluruh ke Sulawesi Selatan," ungkap Heikal.

"InsyaAllah dalam dua bulan ke depan dapur sudah siap dijalankan. Tapi kami upayakan dipercepat. Paling lambat itu dua bulan ya," sambungnya.

Namun demikian, Heikal mengaku saat ini pihaknya sedang menunggu sejumlah peralatan yang akan digunakan sebagai pendukung baik di sejumlah dapur didirikan maupun MBG itu sendiri di Kabupaten Bone. 

"Kurun waktu satu minggu ini kami masih menunggu dulu alat-alatnya yang akan dikirim dari Jakarta. Jadi mungkin akhir April 2025 MBG di Kabupaten Bone ini sudah dapat berjalan, sambil menunggu dapurnya jadi, kami gunakan tempat dulu yang sudah disiapkan juga," ungkap dia.

Heikal pun berharap program MBG di Kabupaten Bone bisa secepatnya dapat terealisasi dengan anggaran makan gratis yang ada. Pemerintah telah menetapkan anggaran diproyeksikan mencapai Rp420 triliun untuk menjalankan program makan bergizi gratis selama Januari hingga Desember 2025.

"Penerima awal program makan bergizi gratis adalah anak sekolah, anak di bawah lima tahun (balita), Ibu hamil, dan Ibu menyusui yang berada di 190 titik di 26 provinsi di Indonesia," jelas Heikal.

Menurut Heikal, berdasarkan Informasi maupun pernyataan yang mendukung program MBG dari sumber terpercaya beberapa menteri Kabinet Merah Putih terkait seperti Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, merinci ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional. 

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, meliputi Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara.

Kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Kebutuhan anggaran yang sangat besar, diutarakan Heikal, menurut Badan Gizi Nasional kebutuhan dana program ini sangat besar. Diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun per hari untuk menjangkau seluruh target penerima.

Anggaran awal sebesar Rp71 triliun dipandang hanya sebagai langkah awal untuk implementasi program MBG hingga Juni 2025.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menekankan pentingnya kerja keras dari semua pihak terkait untuk memastikan program ini berjalan dengan baik.

Manfaat ekonomi dari program itu selain meningkatkan gizi masyarakat, program ini diharapkan memberikan dampak positif pada sektor ekonomi, termasuk koperasi dan petani lokal.

“Kalau kita tak serius mempersiapkan, bagaimana kita memastikan pasokan telur, beras, ikan, dan bahan pokok lain tersedia? Kita harus mengejar ketertinggalan dari negara seperti Thailand dan Vietnam,” tutur pria akrab disapa Zulhas.

Sedangkan menurut Kementerian Koperasi, program MBG dapat meningkatkan keuntungan koperasi hingga Rp28 triliun, berkat tingginya permintaan bahan makanan lokal.

Program makan bergizi gratis diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi lebih sehat dan produktif di masa depan.

Namun, dengan anggaran yang sangat besar, pertanyaan yang muncul adalah apakah seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan, benar-benar dapat menikmati manfaat dari program itu secara merata.

"Sehingga pemerintah, semua pihak diharapkan terus dapat mengawasi pelaksanaannya untuk memastikan transparansi dan efisiensi anggaran," pungkas Heikal.