Ojol Demo Besar-besaran Tuntut Potongan Tarif, Puan: DPR Sedang Cari Win-win Solution

• 

• Berita

• Politik

Selasa, 20 Mei 2025 - 13:44 WIB

Jakarta, VIVA - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi aksi unjuk rasa massal yang dilakukan pengemudi ojek online (ojol) pada Selasa hari ini. Massa ojol menggelar aksi demo menuntut potongan tarif aplikasi tak lebih dari 10 persen. 

Puan bilang DPR RI akan terus memfasilitasi persoalan ini bersama Pemerintah agar didapat solusi yang terbaik bagi semua pihak.

"Dari komisi yang ada di DPR kita sedang mencari win-win solution yang terbaik bahwa bagaimana jangan sampai kemudian ada pihak yang dirugikan lah," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Mei 2025.  

Menurut dia, Komisi V DPR yang mengurusi soal transportasi bersama Komisi IX bidang ketenagakerjaan selama ini terus bekerja menindaklanjuti tuntutan para ojol. Bahkan, Komisi I yang membidangi komunikasi dan informatika selama ini juga ikut menindaklanjuti. 

"Dan, kita tentu saja akan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak. Jadi dari komisi V, dari komisi IX bahkan komisi I juga menindaklanjuti hal tersebut," tutur mantan Menko PMK itu.

"Jadi, apa yang terbaik buat kedua belah pihak, kita akan menindaklanjuti sehingga ada win-win solution," jelas politikus PDIP itu.

Terkait aksi demo, Puan mengimbau agar para driver ojol untuk melakukan aksi unjuk rasa secara tertib.

“Sehingga tidak mengganggu ketertiban umum," ungkap Puan. 

Massa terdiri dari ribuan driver ojol gelar aksi unjuk rasa hari ini di beberapa titik seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Merdeka, di depan gedung DPR RI, kantor Aplikasi, dan semua lokasi yang berhubungan dengan perusahaan aplikasi.

Selama aksi unjuk rasa, ojek dan taksi online menyatakan akan menolak pesanan dengan mematikan aplikasi. Asosiasi Ojol Garda Indonesia meminta masyarakat tak melakukan pemesanan.

Para pengemudi transportasi daring ini menuntut Pemerintah bisa menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikator yang melanggar regulasi, yaitu Permenhub PM Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022.

Driver ojol juga mendesak Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang melibatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), asosiasi pengemudi, dan pihak aplikator. Mereka menuntut agar potongan aplikasi maksimal hanya sebesar 10 persen. 

Selain itu, massa ojol juga minta adanya revisi terhadap tarif penumpang dan penghapusan program-program seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi. Mereka juga meminta agar tarif layanan makanan dan pengiriman barang ditetapkan secara adil dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Terkait tuntutan driver ojol, Komisi V DPR menyatakan akan mengundang perwakilan serikat pengemudi ojek online untuk rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR pada Senin, 26 Mei 2025. Salah satu agendanya untuk membahas mengenai regulasi penurunan potongan sebesar 10 persen aplikasi. 

"Kami sudah menangkap aspirasi dari teman-teman dan komisi V akan mengagendakan rapat dengar pendapat dengan ojol ini hari Senin, jam 1 siang. Setelahnya Komisi V DPR akan mengundang operator," kata Ketua Komisi V DPR, Lasarus, di Gedung DPR, Selasa, 20 Mei 2025.