3 hours ago
3
Jakarta, VIVA — Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Periode 2024-2027, Jerry Mangasas Siregar, menyoroti kondisi terkini terkait penggelaran jaringan kabel fiber optik di Indonesia.
Ia menyatakan bahwa saat ini panjang kabel fiber optik yang telah digelar di seluruh Indonesia mencapai 800 ribu km, membentang dari Aceh hingga Papua, tapi penetrasi jaringan baru mencapai sekitar 30 persen atau 150 dari total 514 kabupaten/kota.
Namun, Jerry menekankan bahwa belum semua wilayah dan penduduk Indonesia terjangkau jaringan ini, dengan masih adanya daerah-daerah blank spot yang belum sepenuhnya terhubung.
Ia juga menyebut bahwa faktor geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penggelaran jaringan.
Selain itu, tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah kerap memperlambat pembangunan infrastruktur.
Meski begitu, lanjutnya, APJATEL berhasil mengubah regulasi Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 19 Tahun 2016 menjadi Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, yang membantu memperlancar penggelaran jaringan utilitas, terutama di Kota Surabaya, Jawa Timur.
Sebab, sebelumnya, banyak daerah juga yang mengenakan biaya sewa utilitas yang memberatkan penyedia jaringan.
Selain regulasi, biaya tinggi untuk perizinan, kerusakan kabel akibat vandalisme, serta koordinasi lintas kementerian juga menjadi tantangan besar.
Ia menambahkan bahwa regulatory cost yang harus ditanggung oleh penyelenggara jaringan mencapai 12 persen, termasuk biaya BHP (Biaya Hak Penyelenggaraan), USO (Universal Service Obligation), dan perizinan lainnya.
Dengan demikian, APJATEL terus mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih fleksibel dan efisien, sehingga penyedia jaringan bisa lebih leluasa dalam memperluas infrastruktur telekomunikasi demi meningkatkan konektivitas di seluruh Indonesia.
Keberadaan APJATEL merupakan amanah dalam pelayanan di sektor telekomunikasi, khususnya jaringan fiber optik.
Oleh karena itu, Jerry menyampaikan pentingnya menjaga spirit kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, operator dan vendor pelaksana relokasi.
"Jadi, semua target dan capaian untuk bersama dalam menjaga jaringan infrastruktur, khususnya fiber optik dapat tercapai dengan baik serta berdampak kepada kerapihan yang dapat dinikmati untuk masyarakat," ungkap Jerry Mangasas Siregar, Kamis, 24 April 2025.
Apa yang disampaikannya kali ini dalam rangka pelaksanaan halal bi halal dan pengukuhan badan pengurus harian untuk periode kepengurusan 2024-2027 dengan tema 'Kolaborasi Baru, Semangat Baru'.
"Halal bi halal menjadi sarana untuk merajut kembali hubungan persaudaraan yang renggang, retak, bahkan terputus. Sedangkan, Idul Fitri memiliki arti kembali kepada kesucian atau kembali ke asal kejadian. Mari kita mulai menyingsihkan lengan baju serta merajut kebersamaan untuk menunjang kinerja mendatang," jelas dia.
Halaman Selanjutnya
Ia menambahkan bahwa regulatory cost yang harus ditanggung oleh penyelenggara jaringan mencapai 12 persen, termasuk biaya BHP (Biaya Hak Penyelenggaraan), USO (Universal Service Obligation), dan perizinan lainnya.
