6 hours ago
4
Jakarta, VIVA – Tim Advokat untuk Pemberantasan Aksi Premanisme (TUMPAS), melalui Saor Siagian, melontarkan pernyataan tajam dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu 7 Mei 2025.
Ia mempertanyakan mengapa organisasi masyarakat seperti GRIB Jaya tetap bebas beroperasi meski kerap menebar ancaman dan intimidasi.
Saor menyinggung kemungkinan adanya perlindungan politik terhadap GRIB yang dipimpin oleh Hercules.
“Sudah viral. Apakah karena beliau itu katanya dekat dengan Presiden, Bung, yang dari Gerindra?” ucap Saor dalam rapat tersebut dikutip YouTube TVR Parlemen.
Ketua Umum DPP GRIB Jaya Hercules Rorasio de Mashal usai sowan Jokowi di Solo.
Photo :
- VIVA.co.id/Fajar Sodiq (Solo)
Pernyataan itu dilontarkan saat membahas insiden ancaman pengerahan massa oleh GRIB ke Gedung Sate, Jawa Barat, yang terjadi setelah Gubernur Dedi Mulyadi membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme.
Pernyataan tersebut menambah panas perdebatan mengenai peran dan posisi ormas dalam sistem demokrasi Indonesia, terutama jika mereka terkesan “kebal hukum” karena kedekatan dengan penguasa.
Saor menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, GRIB Jaya terlihat terang-terangan melakukan intimidasi.
Ia mencontohkan ketika Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules, mengancam akan mengerahkan 50 ribu orang ke Gedung Sate. Namun hingga kini, belum ada tindakan hukum terhadap GRIB.
“Apakah karena dia dengan Presiden? Ini pertanyaan-pertanyaan kami. Ke mana kami lari?” lanjutnya.
Menurut Saor, jika aparat penegak hukum tak bergerak, bahkan saat ancaman sudah terekam publik dan viral, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan terhadap supremasi hukum.
Ia mengkritik diamnya Brimob dan aparat saat terjadi tindakan premanisme terbuka di lapangan.
“Kami bersuara di sini bukan untuk provokasi. Tapi kalau hukum tak lagi ditegakkan, apa bedanya kita dengan negara tanpa konstitusi?” kata Saor.
GRIB Jaya sendiri beberapa waktu lalu memang sempat menjadi sorotan setelah Hercules mengaku tersinggung atas pernyataan Dedi Mulyadi terkait ormas yang terlibat dalam aksi premanisme.
Reaksi keras kemudian muncul dalam bentuk ancaman pengerahan massa.
Meski begitu, Dedi Mulyadi menanggapi ancaman tersebut dengan tenang. Ia menegaskan bahwa pembentukan Satgas Anti-Premanisme bertujuan melindungi masyarakat dari pungli dan intimidasi, serta menciptakan iklim investasi yang sehat.
Namun di mata TUMPAS, pembiaran terhadap tindakan GRIB bisa menjadi preseden buruk.
"Kalau karena kedekatan dengan elite politik ormas jadi kebal hukum, bagaimana masa depan negara ini?" pungkas Saor.
Halaman Selanjutnya
Saor menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, GRIB Jaya terlihat terang-terangan melakukan intimidasi.
