Pemutakhiran NIK Jadi Syarat Pembebasan PBB-P2 di Jakarta, Simak Cara dan Ketentuannya

• 

• Bisnis

Senin, 12 Mei 2025 - 11:22 WIB

Jakarta, VIVA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif berupa pembebasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun pajak 2025. Itu diatur melalui Keputusan Gubernur (KepGub) Nomor 281 Tahun 2025.

"Salah satu syarat utama untuk mendapatkan insentif ini adalah keharusan bagi wajib pajak orang pribadi untuk memperbarui data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pajak Daerah," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny dikutip dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Mei 2025.

Ia menegaskan pentingnya balik nama PBB-P2. Balik nama atau mutasi PBB dilakukan ketika terjadi peralihan kepemilikan seperti karena jual beli, hibah, atau warisan. Proses ini bertujuan untuk memperbarui identitas pemilik pada SPPT agar sesuai dengan data terkini.

"Balik nama penting untuk mengidentifikasi pihak yang memiliki kewajiban membayar PBB-P2, serta menjadi dasar untuk memperoleh insentif pembebasan atau pengurangan pajak," jelasnya.

Dijelaskannya, merujuk Kepgub Nomor 281 Tahun 2025, Gubernur DKI Jakarta menetapkan pembebasan 100 persen pokok PBB-P2 untuk objek pajak berupa:

1. Wajib Pajak merupakan orang pribadi
2. Memiliki rumah tapak dengan NJOP maksimal Rp 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP maksimal Rp 650 juta
3. Jika memiliki lebih dari satu objek pajak, pembebasan hanya berlaku untuk satu objek dengan NJOP paling tinggi
4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah tervalidasi pada akun Pajak Online.

Morris melanjutkan, pembebasan hanya berlaku untuk satu objek PBB-P2 dengan NJOP tertinggi jika wajib pajak memiliki lebih dari satu objek pajak. Data yang digunakan mengacu pada kondisi sistem per 1 Januari 2025.

"Jika wajib pajak belum memenuhi syarat seperti yang disebutkan pada nomor 4 di atas, mereka tetap berkesempatan memperoleh pembebasan setelah melakukan pemutakhiran data NIK secara daring melalui situs https://pajakonline.jakarta.go.id," jelasnya.

Kebijakan ini, kata Morris, menjadi upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meringankan beban masyarakat, serta mendorong kepatuhan pajak melalui data yang akurat dan terintegrasi. Masyarakat diminta segera melakukan pemutakhiran data secara mandiri dan daring melalui situs pajak online.

"Mari bersama membangun Jakarta yang lebih baik dengan taat pajak. Lakukan pemutakhiran data sekarang dan nikmati kemudahan pembebasan PBB-P2 tahun 2025."

Syarat Pemutakhiran NIK

Untuk validasi data NIK, wajib pajak perlu memperhatikan beberapa hal:
1.    NIK yang diinput harus sesuai dengan nama wajib pajak pada SPPT PBB-P2.

2.    Data NIK akan diverifikasi melalui server kependudukan yang telah terintegrasi dengan sistem pajak daerah.

3.    NIK dinyatakan valid jika:

○    Tercatat dalam server data kependudukan

○    Pemilik NIK adalah orang pribadi yang masih hidup

○    Nama di SPPT sesuai dengan nama pada NIK (baik ejaan maupun urutan)

4.    Jika wajib pajak pada SPPT telah meninggal dunia, maka diperlukan permohonan mutasi atau balik nama PBB-P2 terlebih dahulu.

Dua Kemungkinan Hasil Penetapan Ulang

Setelah NIK terverifikasi dan data diperbarui, petugas akan menetapkan ulang SPPT PBB-P2 tahun 2025. Hasilnya bisa berupa:

1. Nilai ketetapan menjadi Rp0 (nol rupiah) apabila memenuhi seluruh kriteria pembebasan.

2. Nilai ketetapan tetap sama seperti sebelumnya apabila objek pajak tidak memenuhi ketentuan Kepgub 281/2025.