4 hours ago
3
Jakarta, VIVA - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa Kang Dedi meyakini program atau kebijakan yang dibuatnya dengan mengirimkan anak bermasalah ke barak militer berhasil.
Hal tersebut disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, di Kementerian HAM pada Kamis sore, 8 Mei 2025.
“Saya sangat yakin 100 persen ini berhasil,” ujar Kang Dedi kepada wartawan.
Kang Dedi mengatakan bahwa dalam program itu lebih baik punya keyakinan dan telah melaksanakan ketimbang hanya melakukan pembiaran atas tindakan negatif yang sudah terjadi.
Tak hanya itu, Kang Dedi juga menyebutkan bahwa sebelum program mengirim anak bermasalah ke barak militer dilakukan, dirinya sudah melakukan riset.
“Ya saya kan selama ini melakukan riset. Keliling, memahami, kemudian menangani,” ucap Kang Dedi.
Kang Dedi menuturkan bahwa untuk program yang tengah berjalan ini bukanlah program kemiliteran. Dia menyebutkan bahwa dirinya juga menggandeng dari berbagai kalangan dalam program tersebut.
“Sebenernya juga sekarang tidak barak militer juga. Kalau Dodik (Depo Pendidikan) itu kan sudah bukan barak militer. Itu baraknya sipil juga, cuman pelatihnya dari militer,” ucap dia.
“Ada dokter disitu, ada psikolog disitu, ada guru ngaji disitu. Ya kalau ada indikasi kekerasan kami pasti melakukan langkah-langkah penanganan, dan sampai hari ini tidak ada,” kata dia menambahkan.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai mengaku bakal menemui Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kebijakan siswa nakal dikirim ke barak militer. Pigai mengaku akan memberikan masukan terkait kebijakan tersebut.
“Kita kan sama-sama pemerintah. Kewenangan yang diberikan kepada kami, itu adalah mengkoordinasikan dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, ya, pastilah kami akan nanti berdiskusi supaya nilai-nilai HAM-nya itu lebih kuat,” ujar Natalius Pigai kepada wartawan, Rabu 7 Mei 2025.
Dia menjelaskan bahwa secara teori, nilai HAM 1 persen akan mempengaruhi sistem pelaksanaan pendidikan, termasuk pendidikan di barak militer sehingga nilai HAM sangatlah dominan dalam pendidikan.
Selain itu, dirinya juga akan melakukan pengawasan hingga memberikan masukan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut manakala kebijakan itu diterapkan secara nasional.
“Kami bukan hanya sekedar mengawasi, tapi kami akan ikut memberikan masukan-masukan yang lebih, bahkan kami sudah diskusi dengan para eselon 1, nanti justru kita akan berikan masukan 1-2, tapi bukan sekarang ini ya, karena sekarang ini tidak bisa langsung masuk, mungkin ke depan, ke depan kalau itu menjadi sistem yang disepakati secara nasional, maka pendidikan HAM kemungkinan 1 session adalah pendidikan hak asasi manusia atau humanisme,” kata Pigai.
Halaman Selanjutnya
“Sebenernya juga sekarang tidak barak militer juga. Kalau Dodik (Depo Pendidikan) itu kan sudah bukan barak militer. Itu baraknya sipil juga, cuman pelatihnya dari militer,” ucap dia.
