4 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth, mengusulkan agar Unit Pengelola Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Jakarta dibubarkan, sehingga bisa dikelola oleh pihak swasta saja.
Kenneth memprediksi, bila Perparkiran dikelola oleh swasta, mekanisme pengelolaan ataupun perjanjiannya menjadi jelas.
“Ke depannya kalau kita melihat UPT Parkir ini begini-begini terus, ya mungkin kami akan sarankan kepada Pak Gubernur untuk dibubarin saja. Kita lelang saja kepada swasta supaya swasta yang ngelola. Kalau swasta yang ngelola kan jelas semua. Ada aturan mainnya. Betul enggak? Ada perjanjiannya,” ujar Kenneth kepada wartawan di Gedung DPRD Jakarta, Rabu, 14 Mei 2025.
Kenneth menyebut pengelolaan parkir di Jakarta oleh Dinas Perhubungan masih belum becus dalam pemberantasan parkir liar.
Dia meyakini jika Pemerintah Provinsi Jakarta bekerja sama dengan pihak swasta dalam menata parkir liar menjadi parkir resmi dapat menjadi pendapatan daerah. Alhasil, retribusinya pengelolaan parkir yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah bisa menjadi lebih optimal.
“Nanti kan masuk ke Bapenda. Bapenda yang ngontrol. Bapenda itu kan (mengelola langsung) kalau UPT Parkir on-street. Kalau off-street, sifatnya kalau manajemen swasta, ke Bapenda. Jadi sumber pendapatan untuk pungut pajaknya itu ke Bapenda,” kata Kenneth.
Kenneth juga mengungkapkan, pengelolaan yang tidak becus itu menyebabkan kebocoran pendapatan daerah dari perparkiran itu mencapai angka triliunan.
“Jadi potensi kebocoran itu sangat luar biasa lah kalau kita hitung-hitung. Cuman saya enggak berani buka angkanya, kita masih ngitung, tapi masuk ke kisaran triliunan,” ucapnya.
Menurut Kenneth, potensi pendapatan daerah yang dinilainya kebocoran itu bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya dapat dikembalikan ke masyarakat juga dalam bentuk seperti bantuan sosial.
“PAD ini kan juga kita kembalikan kepada masyarakat juga. Mungkin ke pelayanan, mungkin kepada bentuk-bentuk produk bantuan-bantuan sosial buat yang membutuhkan,” kata dia.
Kenneth menambahkan, dia meminta agar Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk mengevaluasi kinerja anak buahnya itu. Dia juga mengkhawatirkan permainan oknum di Dinas Perhubungan Jakarta menghambat Pemberantasan parkir liar.
“Dishub ini juga harus dievaluasi ya. Kalau memang kerjanya malas-malas atau memang tidak ada passion-nya, bisa diganti, bisa dicopot, atau digeser. Jangan di situ lagi, cari orang yang benar-benar bisa kerja,” imbuhnya.
Halaman Selanjutnya
“Jadi potensi kebocoran itu sangat luar biasa lah kalau kita hitung-hitung. Cuman saya enggak berani buka angkanya, kita masih ngitung, tapi masuk ke kisaran triliunan,” ucapnya.
